A Review Of reformasi intelijen
A Review Of reformasi intelijen
Blog Article
Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.
The sights, opinions and positions expressed inside of all posts are Those people on the creator on your own and do not signify Individuals on the editors or of Ny University College of Law. The precision, completeness and validity of any statements built in just this short article usually are not assured. We take no legal responsibility for almost any problems, omissions or representations.
Peran untuk melakukan vaksinasi secara langsung ke masyarakat akan lebih tepat jika dilakukan oleh orang yang memang ahli di bidang kesehatan misalnya Kemenkes.
This tension also brought about a worsening economic scenario; two). The elite conspiracy, Specifically the ICMI Management, which withdrew assistance, mobilized demonstrations and urged the Management in the Majelis Permusyawaratan Rakyat
Secara keseluruhan, konsumsi memang memainkan peran penting dalam perekonomian. Namun, pertumbuhan yang berbasis produksi dan investasi menawarkan fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.
and from conducting pursuits that disrupt community order and perfectly-staying. Violations of these types of provisions might produce the dissolution with the CSO. Also, this Regulation supplies discriminatory and extreme bureaucratic controls over Global CSOs.
Lembaga intelijen sendiri justru dianggap terlibat mengambil bagian dari agenda “politisasi vaksin.” Beberapa waktu lalu BIN bersama mantan Kemenkes Terawan memaksa agar vaksin nusantara segera mendapatkan pengakuan dari BPOM. Dengan label “karya anak bangsa” banyak pihak (termasuk BIN) memaksa BPOM untuk melakukan uji lebih lanjut.
Legislation No. seventeen of 2013 stipulates that international CSOs can only be create as foundations, not associations or societal businesses without the need of legal entity status. The Law includes a Specific group of “societal businesses recognized by international reformasi intelijen indonesia citizens” (Chapter 13 of Legislation No.
Ongoing discussion in the home of Representative about the EIT Regulation revision expands the scope of hoax criminalization (Write-up 45C) by such as prohibiting the distribute of Phony data that causes difficulty/chaos (‘keonaran’) within the Group.
Sedangkan Organisasi Papua Merdeka hingga kini masih gencar melakukan perlawanan terhadap Indonesia. Bahkan walaupun 1 Desember 2014 kemarin tidak terlalu terlihat perayaan ulang tahun OPM, namun di berbagai kalangan, bahkan mahasiswa asli daerah tersebut yang menunjukan solidaritas mereka terhadap OPM lewat media sosial.
Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.
Subsequent rampant criminalization of pandemic critics through 2020, Countrywide Police Chief Standard Listyo Sigit fashioned a Digital law enforcement force, i.e. a job power that features to “teach the general public” on Online ethics. The Digital law enforcement purportedly work in accordance Together with the interpretation pointers of Regulation No.
Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi
Shortly following the Digital police power’s development, two add circumstances that were reprimanded and dealt with via the virtual law enforcement received significant notice by the general public because they were viewed as extreme and deviated from the objective of their development. The aforementioned cases relate to responses about community officers, i.e. Juliari Batubara (previous Minister of Social Affairs, accused of COVID-19 food aid bribery and corruption) and Gibran Rakabuming (Mayor of Solo, eldest son of President Jokowi). The case with regards to Gibran Rakabuming for instance, satisfied harsh criticism given that the arrest was deemed to generally be exaggerated.